VIVAnews - Reformasi birokrasi menjadi program 100 hari pertama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Dalam pembicaraan dengan sejumlah wartawan di Posko Bencana Gempa Sumatera Barat, Gamawan berjanji akan menghilangkan sejumlah pungutan yang tak relevan.
"Kita ingin mewujudkan clean governance dan bebas dari segala pungutan," kata Gamawan Fauzi, Selasa 27 Oktober 2009, sebelum bertolak ke Jakarta.
Menurut Gamawan, menjalankan sistem pemerintahan yang bersih menjadi komitmen bersama di jajaran departemen dalam negeri. Komitmen tersebut akan diwujudkannya dengan meminta seluruh jajaran eselon satu Depdagri menandatangani fakta integritas.
Secara berjenjang, fakta integritas ini akan dilakukan seluruh pejabat di lingkungan Depdagri. "Jika ada yang bermain-main akan ditindak. Jangan bermain-main dengan uang," kata Gamawan.
Sejauh ini ia mengaku konsep fakta integritas tersebut sedang disiapkan. Ia tidak menampik, selama ini praktek pungutan liar berkembang di lingkungan Depdagri. Dan, ulah segelintir oknum ini dinilainya akan merusak lembaga yang besar tersebut.
Konsep pelayanan satu pintu dinilainya akan menjadi rencana yang akan disiapkan Gamawan di lingkungan barunya. Ia mencontohkan praktek menjemput SK yang dilakukan pejabat daerah ke Depdagri merupakan bentuk kekeliruan.
"Seharusnya tidak perlu dijemput, diantarkan lewat pos saja bisa, ini kan pemborosan." Mantan Gubernur Sumbar ini mengaku akan konsern untuk mewujudkan reformasi di lingkungan barunya untuk mewujudkan departemen tersebut sebagai panutan bagi pemerintah daerah.
Laporan : Eri Naldi | Padang
chlewerissa
