VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak memberikan data rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) di Departemen Keuangan, kepada Panitia Khusus (Pansus) Angkat kasus Bank Century. Pansus diminta meminta langsung ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"BPK sudah memberitahu Menkeu tentang data-data yang diminta Pansus, karena ini data milik Depkeu," kata Ketua BPK Hadi Poernomo dalam rapat konsultasi dengan Pansus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 16 Desember 2009.
Untuk meyakinkan Pansus, Hadi Poernomo pun membacakan surat jawaban yang dilayangkan Sri Mulyani kepada BPK terkait pemberian data.
"Kami juga sudah mendapat surat jawaban dari Menteri Keuangan yang mengatakan, Pansus bisa langsung meminta pada Menteri Keuangan bila memerlukan dokumen dan notulen," kata Hadi.
Jadi, lanjut Hadi, permintaan dari BPK secara tidak langsung ditolak oleh Menteri Keuangan. "Tapi, kalau Pansus meminta langsung baru bisa diberikan," kata dia.
Sontak saja surat Menkeu itu membuat Pansus sedikit 'meradang.' Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun mengingatkan BPK.
"Siapapun wajib untuk memenuhi permintaan Pansus angket tanpa kecuali. Siapapun wajib memberi jawaban serta keterangan sebagai bahan pelengkap kami untuk melakukan analisa," kata Gayus.
Data yang diminta Pansus adalah dokumen notulen dan rekaman dalam rapat KSSK di Depkeu 20 dan 21 November 2008. Hadi Poernomo menjawab, BPK memang memiliki. Tapi ada undang-undang yang berkata, anggota BPK boleh memberi keterangan apabila untuk kepentingan penyidikan terkait."
Ketua Pansus Idrus Marham menanggapi bahwa ini bukanlah pemeriksaan apalagi proses penyidikan melainkan rapat konsultasi. Untuk itu juga, BPK tidak perlu disumpah.
"Tapi, kami memerlukan data dan fakta untuk pelengkap dan untuk analisa bukan sekadar pernyataan. Kami butuh fakta. Bagaimana pun caranya, data-data itu kita perlukan untuk kepentingan penyelidikan," ujar politisi Golkar ini.
Sedangkan menurut anggota Pansus dari Fraksi PAN Chandra Tirta Wijaya mengatakan, Depkeu diharapkan tidak mempersulit kinerja Pansus. "Ada arogansi dari Depkeu, apa salahnya bilang iya silakan datanya kami berikan," ujar dia.
Interupsi lanjutan datang dari politisi Demokrat, Ruhut Sitompul. "Kalaupun Sri Mulyani bilang seperti itu. Itu bukan arogan, itu tugas dia," ujar Ruhut.
ismoko.widjaya@vivanews.com
arjuna
16/12/2009
Pemerhati
16/12/2009
Hendra Indersyah
16/12/2009
