VIVAnews - Menjelang akhir 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, dua isu utama muncul di permukaan yakni pergantian (reshuffle) menteri dan isu promosi.
Sebagian menteri KIB II yakin mencapai target program 100 hari. Optimisme terlihat seperti optimisme Kementerian Komunikasi dan Informasi yang telah melaksanakan 82 persen target pencapaian 100 hari. Padahal taget 100 hari masih tersisa hingga 1 Februari 2010.
Program Director Startegic Indonesia Audy MWR Wuisang dalam pernyataan tertulisnya, Selasa malam, 20 Januari 2010 mengungkapkan, laporan yang telah mencapai 80-90 persen dalam 100 program kerja sangat sulit diterima akal sehat. Dia menilai, bukan saja acuan dan serta parameternya tidak jelas. "Banyak agenda-agenda pertemuan dan rutin departemen dimasukkan dalam program 100 hari” ungkapnya.
Menurutnya, meskipun kinerja keseluruhan kabinet tidak bisa diukur hanya dalam 100 hari pertama, informasi pencapaian 80 persen tanpa parameter dan acuan penilaian terkesan hanya sebagai propaganda.
Agenda resuffle kabinet yang kini kencang berhembus di media, menurutnya diwarnai politik. Kasus Century berperan pada citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Akibat panitia angket pansus di DPR, kredibilitas Presiden dan Wakil Presiden dipertaruhkan. Angket juga banyak membuka bobrok dalam pelaksanaan good governance di pemerintahan dan Bank Indonesia. Menurutnya, sangat beralasan jika beberapa partai dengan menteri di kabinet terancam reshuffle akibat adanya kasus angket Century.
Dia menjelaskan, presiden memiliki hak menilai kinerja masing-masing Departemen dan Menteri. "Terlampau naif jika mengganti menteri tanpa parameter dan acuan pragmatis yang komprehensif," katanya.
Dia mengingatkan, reshuffle kabinet berdasarkan perilaku koalisi yang dianggap kurang royal dalam kasus Century akan menjadi isu politik terbaru. lebih jauh lagi, reshuffle akan menggambarkan koalisi sebagai kepentingan politik sesaat. "Pada titik ini, bukan saja keputusan resuffle tidak elegan, tetapi juga etika politik peserta koalisi yang sangat buruk. Apapun dan bagaimanapun capaian 100 hari kerja tidak bermakna," katanya.
hadi.suprapto@vivanews.com
elis
