VIVAnews - Wakil Presiden Boediono mengungkapkan kekhawatiran terjadinya kegagalan demokrasi yang kedua, setelah era 1950 - 1957 yang menerapkan Demokrasi Terpimpin. Saat itu demokrasi yang sangat liberal menjadikan kebijakan ekonomi berjalan tidak efektif.
Hal ini diungkapkan Boediono kepada pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang menemui Boediono di Istana Wakil Presiden, Jumat 29 Januari 2009. Hal yang sama terjadi saat ini, saat dinamika politik terus bergulir akibat kasus dana talangan (bail out) ke Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.
"Kalau ini terjadi berlarut-larut, bisa jadi kegagalan demokrasi kedua," kata Ketua Bidang Organisasi HIPMI Kamrussamad. "Sehingga perlu pemikiran ulang jangan sampai bangsa ini, kata beliau (Boediono), menjadi industri pansus, apa saja masalah dipansuskan," ucap Kamrussamad mengutip Boediono.
Kamrussamad mengatakan Pemerintah saat ini pun menjadi terganggu akibat kasus Century yang terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. "Persepsi di mata internasional dan kebersamaan di dalam negeri terganggu karena berita yang tidak memberikan citra positif," ucap Kamrussamad.
Boediono sendiri, menurut Kamrussamad, tidak khawatir apabila jabatan saat ini tidak lagi diembannya. "Bagi beliau semata-mata ingin mengabdi terhadap bangsa. Tapi cara yang ditempuh dengan delegitimasi itu tidak elok dalam kehidupan bernegara," tutur Kamrussamad.
Pendekar
30/01/2010
Hadi Setiadi
29/01/2010
bukan pengecut
29/01/2010
