VIVAnews - Partai Demokrat secara resmi telah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet. Ini terkait sikap partai koalisi lain, seperti Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, yang terlalu kritis dalam Panitia Khusus Hak Angket century.
Namun Wakil Presiden Boediono tidak akan terlibat dalam konstelasi politik terkait reshuffle kabinet. Sikap ini juga disebabkan posisi Boediono yang merupakan orang nonpartai.
"Sebagai orang non-partai akan melihat saja ini berujung ke mana," kata juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat. "Apakah ini akan berujung pada komposisi kabinet yang mencerminkan perbedaan pandangan itu, ya kita lihat. Karena ini kan sebuah proses politik yang sangat dinamins dan berubah-ubah," kata Yopie Hidayat di Istana Wapres, Selasa, 9 Februari 2010.
Tindakan politik terhadap partai koalisi dinilai bukan wewenang Boediono. Walau menjabat sebagai wapres, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.
"Mungkin beliau nanti akan dimintai pendapat oleh presiden sebagai pemegang mandat tertinggi dalam koalisi ini," ucap Yopie. "Apakah presiden akan mengundang wakil presiden dalam hal ini kami belum melihat."
Yopie sendiri menilai sebaiknya Boediono tidak memberikan rekomendasi atau tindakan politik dalam hal reshuffle kabinet terkait proses politik di Pansus century. "Sebaiknya Pak Boediono tidak perlu memberikan rekomendasi, (terkait) apakah ada langkah-langkah politik lanjutan mengenai perbedaan pandangan di antara anggota koalisi ini," tutur Yopie yang juga mantan wartawan ini.
