Please install the Flash Plugin
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera tidak bersedia mendengarkan pernyataan dari orang-orang di sekitar Presiden SBY atau pun petinggi Partai Demokrat terkait nasib parpol koalisi. Pernyataan mereka sepenting apa pun tidak akan dianggap.
"Yang kami anggap statement official ialah yang berasal dari Pak SBY, sedangkan statement lain di luar itu kami anggap tidak official," kata Sekjen PKS Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta, Senin 1 Maret 2010.
"Intinya, semua sikap politik terkait koalisi, kami hanya mendengar apa yang diputuskan oleh Pak SBY," tegas Wakil Ketua DPR itu.
Sikap parpol koalisi terlihat terpecah dalam pansus Bank Century. Dalam pandangan akhir Pansus Century, PKS dan Partau Golkar terang-terangan menyebutkan sejumlah nama yang dinilai bertanggung jawab dalam proses penyelamatan Bank Century yang menelan dana hingga Rp 6,7 triliun. Keempat partai menuding Menkeu Sri Mulyani (eks Ketua KSSK) dan Boediono (eks anggota KSSK) yang kini menjabat sebagai wapres untuk bertanggung jawab dan dibawa ke muka hukum.
Sikap kedua parpol ini membuat Partai Demokrat kebakaran jenggot. Menjelang Paripurna Pansus Century yang akan digelar besok, Demokrat rajin melakukan gerilya untuk melunakkan sikap kedua partai ini. Tidak hanya melobi diam-diam, 'ancaman' juga dilancarkan para petinggi Demokrat dan orang-orang di dekat Presiden SBY.
Salah satu pengurus Demokrat, Haryono Isman, beberapa waktu lalu sempat melontarkan pernyataan agar partai koalisi yang berseberangan sebaiknya menarik menteri mereka dari kabinet secara ksatria.
Tidak hanya soal kursi menteri, 'ancaman' juga dilontarkan dengan menguak keterkaitan salah satu inisiator Pansus yang juga politisi PKS, Misbakhun. Misbakhun dipersoalkan staf ahli SBY, Andi Arief, karena memiliki L/C macet di Century.
Soal kasus Misbakhun ini, Anis Matta menegaskan, Misbakhun sendiri sudaj menuntut balik Andi Arief. "Misbakhun memang pernah alami gagal bayar, tapi dia clear," kata Anis.
satria
01/03/2010
novan s
01/03/2010
Roni
01/03/2010
