VIVAnews - Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi menilai kecil kemungkinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle atau perombakan kabinet dalam tiga bulan mendatang. Pasalnya isu pergantian kabinet ini akan mendapat sorotan negatif masyarakat.
Dengan merombak kabinet usai Paripurna DPR seperti itu, kata dia, itu menandakan bahwa SBY adalah sosok pendendam. Citra seperti itu tentu saja tidak diharapkan oleh SBY yang dikenal sebagai orang yang santun dan demokratis.
"Demi image, SBY kecil merombak koalisi dalam waktu dekat," kata dia. Kalau seandainya memang akan dilakukan, pasti dilakukan setelah munas PDI Perjuangan pada April mendatang.
Terlebih menurut hitung-hitungan Burhanuddin, posisi koalisi Demokrat dominasi kekuatannya adalah pada tiga partai yakni Golkar, PKS dan PPP.
"Mereka ini di DPR, porsinya 36 persen, jadi kalau di reshuffle tidak mungkin," kata dia.
Karena dengan demikian maka kekuatan SBY di parlemen hanya akan tinggal 39 persen. Posisi ini jelas tidak menguntungkan bagi kabinet dan pemerintahan SBY secara keseluruhan.
"Presiden dan pemerintah akan bisa kelimpungan di DPR ketika menghadapi ini," kata dia. Pilihan kemungkinan lain adalah, SBY merombak kabinet dengan dengan satu atau dua partai tapi juga menjajaki 'investor' partai baru.