VIVAnews -- Gerakan boikot Sri Mulyani bergulir di Fraksi DPR. Bahkan sebagian anggota dewan menggalang untuk menolak Menteri Keuangan itu dalam pembahasan APBN untuk tahun 2010 ini.
Gerakan menolak Sri Mulyani itu dinilai sebagian anggota dewan merupakan sikap konsistensi dari hasil pansus Century yang menyatakan ada kesalahan dalam kebijakan bailout. Sri Mulyani dan Wapres Boediono dianggap bertanggung jawab.
Sebut Fraksi PDIP menyatakan mendukung gerakan boikot itu. Namun tidak untuk partai Demokrat yang dengan tegas menolak gerakan tersebut.
Menurut Anas Urbaningrum, Ketua Fraksi Partai Demokrat menyakini gerakan tersebut tidak akan terjadi, karena tidak ada satu fraksi pun yang akan memboikot pembahasan APBN.
"Kalau itu dilakukan akan sangat merugikan rakyat, tidak ada satu pun partai yang siap melawan kepentingan rakyat," kata Anas kepada VIVAnews, Kamis 11 Maret 2010.
Selain itu, lanjut Anas, DPR sudah memutuskan hasil panitia angket, salah satunya adalah rekomendasi dan tidak ada rekomendasi yang isinya menolak kehadiran Menkeu Sri Mulyani. "Saya yakin semua fraksi konsisten dengan keputusan rapat paripurna DPR," tegasnya.
Sebelumnya, isu tersebut muncul dari salah satu fraksi yang ingin mengusulkan agar Sri Mulyani dan nama-nama lainnya yang disebut dalam keputusan pansus Century tidak dapat diundang dalam rapat-rapat di DPR.
megamendut
12/03/2010
adhe43
12/03/2010
Adi Saputra
11/03/2010
Syahrin
11/03/2010
