VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera meminta Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan masak-masak rencana pemboikotan terhadap pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Perubahan 2010. Menurut PKS, jangan sampai kepentingan pembangunan dan rakyat banyak dikesampingkan.
"Lebih jauh boikot akan membuat DPR kehilangan kesempatan untuk mengkritisi rencana anggaran yang diajukan pemerintah secara dini, langsung, dan terbuka," kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal secara tertulis ke VIVAnews, Senin 15 Maret 2010.
Oleh karena itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengimbau agar seluruh anggota DPR RI dapat terus terlibat secara pro-aktif, kritis dan konstruktif di Komisi-komisi masing-masing maupun khususnya yang ada di Badan Anggaran (Banggar) memperjuangkan aspirasi anggaran yang pro rakyat secara transparan. Silakan nanti Menteri Keuangan Sri Mulyani ke parlemen membicarakannya.
Sementara itu terkait hasil Angket Century, yang telah menyebut sejumlah nama yang diduga bertanggungjawab dan termasuk di dalamnya Sri Mulyani Indrawati, FPKS telah menyerahkan masalah ini ke ranah hukum, tentu dalam pengawasan DPR yang intensif. Proses hukum yang tengah berjalan dalam pengungkapan kasus Century tidak boleh menegasikan kepentingan rakyat yang lebih luas dan berjangka panjang. Upaya penegakan hukum justru seharusnya memberi pijakan yang kokoh bagi pembangunan nasional kita.
suharno
17/03/2010
beni siska
17/03/2010
Abdurrochman
17/03/2010
m sofii
17/03/2010
ahmad
17/03/2010
Maimunah
17/03/2010
zefry
16/03/2010
Agus
16/03/2010
Nur amali
16/03/2010
