VIVAnews - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta fatwa haram rokok Muhammadiyah perlu diperlakukan hati-hati. Karena, fatwa itu masih dalam perdebatan di internal umat Islam.
"Karena hukum atas itu masih bersifat khilafiyah (berbeda pendapat) di kalangan umat Islam," kata Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy dalam pesan singkatnya, Senin 15 Februari 2010.
Politisi yang biasa disapa Romy ini mengambil contoh perbedaan yang ditunjukkan Nahdlatul Ulama (NU). Khusus untuk rokok, kata dia, NU 'hanya' mengeluarkan fatwa makruh.
Alasan lain kehati-hatian itu adalah soal implementasi haram rokok. Karena penerapannya tidak bisa dilakukan secara mendadak.
"Mengingat dampak berantai penciptaan tenaga kerjanya sangat luas dan mempengaruhi golongan pengusaha mikro petani-petani tembakau, yang belum tentu segera ada gantinya," ujar dia.
Maka itu, Romy menilai perlu kearifan dalam membaca fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu. Sebagaimana Al-Qur'an memberlakukan sejumlah pentahapan menuju pengharaman khamr, minuman yang memabukkan.
"Pendeknya, mengikuti fatwa terhadap rokok yang sebelumnya pernah dikeluarkan MUI, yang terutama mengikat pengurus-pengurusnya, hal itu mengikat terlebih dahulu kepada pengurus dan anggota Muhammadiyah. Setelah itu baru kepada umat Islam lainnya," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan fatwa itu dikhususkan bagi kalangan internal. Masyarakat umum dipersilakan mengikuti atau mengabaikan.
"Fatwa tidak mengikat, silakan diamalkan oleh yang setuju dan diabaikan oleh yang menolak," kata Din Syamsuddin pagi tadi.
ismoko.widjaya@vivanews.com
donny prisa
17/03/2010
aku cinta indonesia
17/03/2010
heaven_dvil
17/03/2010
johar
16/03/2010
ARIS ORTEGA
16/03/2010
Faisal Rustam
16/03/2010
aris
16/03/2010
wagiman
16/03/2010
jhons
16/03/2010
