Politik

SBY Tawarkan Uang Negara untuk Ganti Antaboga

Pemerintah menawarkan dua opsi untuk mengatasi permasalahan nasabah Antaboga.

Senin, 22 Maret 2010, 16:21 WIB
Ismoko Widjaya, Nur Farida Ahniar
  (Antara/Widodo S Jusuf)

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menjawab rekomendasi DPR yang dirumuskan Panitia Angket Bank Century. Pemerintah menawarkan dua opsi untuk mengatasi permasalahan nasabah reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas. 

"Opsi pertama, sumber pendanaan (penggantian Antaboga) berasal dari pendapatan negara," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 22 Maret 2010.

Itu merupakan pola perumusan pertama penyelesaian nasabah. Untuk pilihan pertama ini, pemerintah akan mengajukan kepada DPR sesuai peraturan yang berlaku.

"Kedua, pengembalian aset Bank Century masih dalam proses hukum dan masih dalam proses pengejaran dalam dan luar negeri. Sehingga, hak-hak nasabah akan terbuka untuk dibayarkan seluruhnya pada nasabah Antaboga," ujar Djoko.

Menurut dia, opsi kedua ini akan dilakukan sampai aset Bank Century kembali. Jawaban tentang nasabah Antaboga ini merupakan respons SBY atas rekomendasi terakhir atau kelima, yang disampaikan DPR.

"Demikian secara garis besar terhadap rekomendasi yang disampaikan 8 Maret lalu," ujar Djoko Suyanto.

Nasabah Antaboga menuntut kepada pemerintah atas hilangnya duit mereka di Antaboga. Padahal, investasi reksa dana tidak dijamin oleh pemerintah.

Khusus untuk opsi pertama, pemerintah harus duduk bersama dengan DPR sebelum mengeluarkan keputusan. Karena, kata Djoko, semua tindakan yang menggunakan uang negara harus dirundingkan dengan DPR.

"Kalau memakai anggaran yang bersumber pada pendapatan negara, itu tetap harus dirundingkan dulu dengan DPR. Itupun kalau disetujui DPR," ujar Djoko.

Sedangkan untuk opsi yang kedua, harus menunggu seluruh aset Bank Century terkumpul. Nantinya, dana itu bisa digunakan untuk mengganti dana nasabah yang menaru investasi di Antaboga.

"Baru kita perhitungkan berapa dana nasabah dan berapa aset tersedia yang dikumpulkan," katanya lagi.

ismoko.widjaya@vivanews.com



• VIVAnews   |   Share :  
Rating
Komentar
yanto
08/04/2010
makin ngawur ja nih...aset nya ja yg buat ganti.usir perusahaan asing yg mencengkram dan menguasai sumberdaya kt spt newmond,freeport dll.biar masyarakat sejahtera tidak pajak ja yg di gedein
Balas   • Laporkan
Adnal
30/03/2010
SBY gila.... Masak uang nasabah yg di maling sm pemiliknya kok harus diganti dg uang rakyat, lha uang 6,7T yg dikucurkan itu buat apa? Bnr gila.. !
Balas   • Laporkan
surya
29/03/2010
wah kalo emang betul begitu (pake uang negara), mending gabung dengan Facebooker tolak bayar pajak aja....
Balas   • Laporkan
wong cilik
29/03/2010
gaji guru sudah besar lho, yang bener bea siswa untuk anak-qnqk yang kurang mampu jangan nguyai segoro cak
Balas   • Laporkan
wahyu
24/03/2010
lebih baik jangan pakai uang negara...... pemerintah akan dianggap plin plan dan bisa dipermainkan... krn reksadana jelas tdk dijamin pemerintah
Balas   • Laporkan
alterfine
23/03/2010
sepertinya pemerintah mencoba cuci tangan dan melepaskan tanggung jawab dari semua persoalan dan mencoba mengalihkan isu baru dalam penanganan kasus bank century. saya hanya berharap semoga pemimpin di negara ini jangan sampai berakhir dengan tragis seper
Balas   • Laporkan
maroz
23/03/2010
Loh??tiba2 pake uang negara??enak aj punya rakyat maen dipake aj...!!mending uang negara buat bangun sekolah2 rusak deh ato buat kesehatan rakyat miskin dulu..jgn tiba2 pake uang negara..urusan century ato antaboga seret ampe tuntas..pake uang negara=sama
Balas   • Laporkan
tuhkan
22/03/2010
tuh kan, makanya kalau mau ngerampok di negeri ini jangan tanggung2 biar dibelain penguasa.
Balas   • Laporkan
Ruhut Sitompul
22/03/2010
Penyelesaian yang diusulkan Bp. SBY adalah jalan keluar yg bijaksana. Sebab selaku penjual Bank Century wajib bertanggung jawab thd produk yg dijualnya. Pihak Bank Century harus mengembalikan dana2 nasabah, setelah itu aset2 Bank Century yg ada didlm & di
Balas   • Laporkan
amris sikumbang
22/03/2010
kalau cm itu sikap pemerintah menjawab rekomendasi dpr.....jelas sekali pemerintah tak memandang persoalan ini dgn benar......
Balas   • Laporkan
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ