VIVAnews - Anggota Tim Pengawas Angket Century dari Fraksi Hanura Akbar Faizal mempertanyakan kelanjutan kasus hukum terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertanyaan ini terkait pengangkatan Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.
"Saya meminta kepada World Bank, tolong jangan intervensi keberadaan hukum dan politik di Indonesia," kata Akbar Faizal usai rehat rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gedung DPR, Jakarta, Rabu 5 Mei 2010.
Menurut dia, KPK harus tegas menyikapi langkah selanjutnya atas pengangkatan Sri Mulyani menjadi petinggi di Bank Dunia. Dia mendesak agar proses hukum yang menyeret-nyeret nama Sri Mulyani dirampungkan dulu.
"Kalau perlu, keluarkan saja surat cekal. Karena di sini masih ada masalah," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini.
Akbar menegaskan, ketika ada pejabat negara yang sedang tersandung kasus hukum, mohon jangan ada campur tangan dari dunia luar. Apalagi menyangkut kasus hukum yang sangat pelik.
"Ketika ada pejabat di sini yang bermasalah secara hukum. Jangan ditarik dulu ke sana. Ini adalah skenario untuk menyelesaikan kasus Century yang terkait Sri Mulyani. Bagaimana dengan Pak Boediono? Apa ada skenario lain?" tanya dia. (umi)
Berita Favorit Lainnya:
1. Gaji Sri Mulyani di Bank Dunia Rp 3 Miliar
2. Dradjad: Mulyani ke Bank Dunia, Solusi Elegan
3. Hanura: Bank Dunia Jangan Campuri Politik RI
4. Nokia C3 Ancam Ponsel Qwerty Murah China
5. Taipan Muda, Cantik, Kaya dari Korsel
6. Mourinho Lontarkan Spekulasi Cabut dari Inter
7. Syahrini Tolak Cinta Anang
8. Hatcher, Pemburu Harta Yang Bikin Syok China
gus ninot
10/05/2010
gus ninot
09/05/2010
aku reiza
09/05/2010
akbar faizal
07/05/2010
akbar faizal
07/05/2010
ling - lung
07/05/2010
alan
06/05/2010
bingung denger akbar faizal
06/05/2010
