VIVAnews - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menilai belum saatnya Ibukota dipindahkan dari Jakarta. "Tapi ide itu kami hargai," ujar Idrus di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 26 Juli 2010.
Menurut Idrus, pemindahan Ibukota tidak mudah dan sederhana. "Problemnya, pengelolaan negara ada di pemerintahan. Di mana pun ada pemerintah, pasti akan ramai didatangi orang-orang," kata Idrus. "Kalau pun pindah ke mana, akan berduyun-duyun orang ke sana."
Ide yang berkembang, kata Idrus, seperti yang banyak dilakukan negara-negara lain. Malaysia misalnya memisahkan Ibukota Negara dengan Ibukota Pemerintahan, Kuala Lumpur dan Putrajaya.
"Di Afrika Selatan juga seperti itu. Johannesburg pusat pemerintahan, Cape Town pusat perekonomian," kata Idrus. "Wacana seperti itu bisa diatur dalam undang-undang," ujarnya.
Dan sebenarnya, kata Idrus, hal ini bukanlah ide baru. "Zaman Pak Harto sudah ada ide seperti itu," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi Pemerintahan, Teguh Juwarno, menggulirkan lagi wacana pemindahan ibukota dari Jakarta. Jakarta cukup dibebani dengan pusat perdagangan dan keuangan, kata salah satu Ketua Partai Amanat Nasional itu.
"Itu kan gagasan sudah lama," kata Teguh, "gagasan agar Ibukota negara ditempatkan di wilayah tengah Indonesia," katanya diwawancara VIVAnews melalui telepon, Senin 26 Juli 2010. Wilayah tengah itu dibayangkan PAN terdapat di Pulau Kalimantan.
Alasan pemindahan, kata Teguh, pertama, karena kondisi macet di Jakarta yang semakin parah. Kedua, jika pemindahan dilakukan ke Kalimantan, tentu akan lebih aman dari gempa bumi. Menurut Peta Gempa 2010 yang dilansir pemerintah beberapa waktu lalu, Jakarta termasuk daerah yang rawan gempa. "Soal gempa ini, memperkuat juga gagasan pemindahan ke Kalimantan."
Kemacetan lalu lintas di Jakarta ini diperkirakan merugikan warga Jakarta Rp 17,2 triliun setiap tahun. Estimasi kerugian itu merupakan hasil penelitian Dinas Perhubungan Jakarta pada 2009. Saat ini, pemerintah mengupayakan pembangunan mass rapid transit di Jakarta dan membangun jalan baru.
Kemacetan ini membuat iring-iringan pengawalan mobil untuk pejabat negara kerap menjadi kecaman warga. Bahkan iring-iringan Presiden juga ikut diprotes seorang warga melalui surat terbuka ke redaksi sebuah harian, sehingga membuat Presiden berangkat Subuh dari rumah pribadinya di Cikeas, Bogor, untuk ke Kantor Presiden. (hs)
uing
03/10/2010
uing
03/10/2010
widi nugroho
12/09/2010
tri abiyasa
31/07/2010
saipul
31/07/2010
Andria Arisanto
30/07/2010
borneo
28/07/2010
harjuno sistiyanto
28/07/2010
narsis dot com
27/07/2010
