Politik

Pakar Lintas Sektor: Ibukota Tak Bisa di Jawa

Siang ini, para pakar lintas sektor itu paparkan data mengapa Ibukota harus pindah.

Kamis, 29 Juli 2010, 07:35 WIB
Arfi Bambani Amri
Andrinof Chaniago (Antara/ Fanny Octavianus)

VIVAnews - Sejumlah pakar yang tergabung dalam Visi Indonesia 2033 mengusulkan pemindahan Ibukota ke luar pulau Jawa. Menurut mereka, Pulau Jawa tak memiliki daya dukung sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian lagi.

"Harus dipindah ke luar Pulau Jawa," kata Andrinof A. Chaniago, salah satu Tim Perancang Visi Indonesia 2033, dihubungi VIVAnews, Kamis 29 Juli 2010. "Pulau Jawa tak memiliki dukungan sumber daya alam cukup lagi," katanya.

Pulau Jawa yang memiliki 6,7 persen luas daratan Indonesia saat ini dihuni 60 persen penduduk Indonesia. Air bersih, salah satu bahan vital, kata Andrinof, hanya terpenuhi 20 persen dari kebutuhan.

"Kami memiliki data dan analisis tentang kondisi Pulau Jawa dan Kota Jakarta ke depan, dari aspek ekosistem, sosial-ekonomi, perilaku politik, ekonomi dan pemerataan pembangunan," kata Andrinof.

Selain Andrinof yang menggeluti bidang kebijakan publik, terdapat sejumlah pakar di bidang ekonomi dan lingkungan seperti Dr. Jehan Siregar, Dr. Ahmad Erani Yustika dan Tata Mutasya. Siang ini, di sebuah restoran di Jakarta, mereka akan memaparkan data dan analisis mengapa Ibukota harus pindah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Teguh Juwarno menggulirkan lagi usul pemindahan Ibukota. Menurut Teguh, kondisi Jakarta yang macet dan rentan bencana sudah cukup menjadi alasan memindahkan Ibukota. Dan pilihan Teguh adalah Banjarmasin, Kalimantan Selatan.(np)



• VIVAnews   |   Share :  
Rating