VIVAnews - Fraksi PDIP melakukan walk out saat paripurna akan mengambil suara atau voting secara terbuka atas penetapan keputusan Komisi XI DPR RI -- yang menyetujui Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Sentral.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDIP, Pramono Anung, mengatakan bahwa walk out fraksinya ini tidak terkait setuju atau tidak setujunya PDIP terhadap Darmin menjabat Gubernur Bank Indonesia, melainkan tak mau ikut ambil bagian dalam mekanisme voting yang tidak benar sesuai tata tertib DPR.
Pram menjelaskan bahwa surat keputusan paripurna DPR yang akan dikirim ke presiden atas penetapan Gubernur BI ini adalah menyangkut orang, bukan menyangkut kebijakan Komisi XI semata. Oleh karena menyangkut orang per orang, maka seharusnya voting dilakukan secara tertutup, bukannya terbuka.
"Voting untuk orang itu selalu dilakukan tertutup," kata Pram kepada wartawan usai Fraksi PDIP walk out dari ruang sidang paripurna, DPR RI, Jakarta, Kamis 29 Juli 2010.
Pram menegaskan bahwa apa yang PDIP lakukan ini merupakan bagian dari tanggung jawab atas jabatan gubernur bank sentral, dan bukannya lepas tanggung jawab.
"Justru yang kami lakukan ini merupakan bagian dari tanggung jawab itu," kata Pram.
Pram menjelaskan bahwa dalam tatib DPR RI pasal 276 secara tegas menyebutkan bahwa menyangkut orang itu voting dilakukan secara tertutup.
"Nah, sekarang karena mayoritas menginginkan terbuka seperti itu ya kita kembalikan saja bahwa PDI Perjuangan tidak bertanggung jawab terhadap keputusan itu tetapi PDIP memahami realitas kenyataan politik yang ada," kata Pram.
Namun, lanjut Pram, apabila Paripurna DPR dalam voting terbuka ternyata menyepakati Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia, PDIP bisa memahami bahwa itu adalah kenyataan politik yang harus dihadapi.
"Yang jelas, kalau nanti paripurna memutuskan seperti itu, ya itu realitas politik. Tetapi PDIP telah memberikan catatan terhadap hal itu karena kita konsisten terhadap tata tertib," kata Pram. (umi)
ketut karna
30/07/2010
