VIVAnews - Partai Golkar mengurungkan niat menggunakan hak interpelasi kasus Malaysia di DPR. Sikap itu dilakukan setelah Golkar mendengarkan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal hubungan RI-Malaysia semalam.
"Pidato presiden agak melegakan kita dan lebih baik kami Partai Golkar menunggu realisasi pidato itu," kata salah satu Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung di DPR RI, Jakarta, Kamis 2 September 2010.
Dalam pandangan Golkar, pidato Presiden di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, semalam itu sudah cukup komprehensif. Sikap SBY dinilai sudah tepat.
"Beliau dengan mimik serius tetapi bahasa yang terukur menyampaikan pandangan sebagai Kepala Negara terhadap ketegangan dengan Malaysia paling terakhir," kata Wakil Ketua DPR ini.
Golkar memperhatikan air muka SBY saat menyampaikan soal kedaulatan. Menurut Priyo, mimik SBY sangat serius ketika menyampaikan soal pembahasan kedaulatan dan hal yang menyangkut kepentingan nasional.
"Dan kami lega ketika menyinggung tentang masalah kedaulatan, bahasa dan mimik beliau serius, lugas, tegas, dengan bahasa tidak mau kompromi," kata dia.
Golkar menilai kehendak Presiden agar menteri terkait segera mengambil langkah-langkah terbaik dan memaksa Malaysia berunding membahas tentang perbatasan maritim itu, dipandang tepat.
"Setelah mendengar pidato dan penjelasan presiden itu kami berencana mengurungkan niat kami untuk menggulirkan hak interpelasi yang berkaitan dengan lemahnya diplomasi kita," kata Priyo.
Wacana interpelasi ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Partai Golkar menyatakan akan mensponsori hak interpelasi terhadap pemerintah terkait menghangatnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Interpelasi akan dilakukan, jika persoalan itu berlarut-larut.
"Pertama kami akan melakukan klarifikasi pada sidang komisi. Jika klarifikasi tersebut ternyata tidak jelas, maka Golkar akan mensponsori adanya suatu interpelasi kepada pemerintah, atau hak bertanya," kata Aburizal di Makassar, Senin, 30 Agustus 2010 malam (umi)
