VIVAnews - Sikap Pemerintah dinilai mengecewakan dalam menangani sengketa Malaysia dan Indonesia, belakangan ini. Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorrys Raweyai menyatakan para pemimpin seharusnya menjaga kedaulatan dan merawat nasionalisme demi terwujudnya bangsa yang mandiri dan terhormat.
"Anak muda, dan masyarakat luas merasa gregetan dengan sikap yang diambil pemerintah menyikapi berbagai bentuk pelecehan kedaulatan," kata Yorrys dalam sambutan pembukaan Dialog Angkatan Muda Indonesia yang bertajuk 'Nasionalisme dan Kedaulatan Negara', Hotel Nikko, Jakarta, Minggu 5 September 2010.
AMPG, kata Yorrys, menyadari bahwa gelar senjata bukanlah satu-satunya solusi dalam menegakkan kedaulatan bangsa. Namun di sisi lain, diplomasi menjadi lemah jika tanpa didukung kekuatan senjata. "Dalam konteks ini sungguh tepat ungkapan latin: bila ingin damai maka bersiaplah untuk perang."
Belajar dari kasus sengketa dengan Malaysia, kata dia, doktrin yang diajarkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman jadi satu hal yang relevan untuk diterapkan. Sang jenderal besar itu pernah berkata, 'kita cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.'
Lebih lanjut, Yorrys menerangkan AMPG menyadari kedaulatan tidak hanya ditegakkan di atas konsepsi nasionalisme yang mengandalkan fisik semata. Lebih dari itu, nasionalisme harus dipandang sebagai sebuah kesadaran kebangsaan yang merdeka, mandiri, memiliki hak penuh untuk menentukan nasib sendiri tanpa harus bergantung pada kepentingan pihak luar.
"Kita menempatkan kasus sengketa Indonesia-Malaysia ini salah satu bagian penting dari permasalahan kedaulatan. Masalah penting seputar kedaulatan masih sangat banyak yang harus kita sikapi agar bangsa indonesia mampu menjadi bangsa yang besar dan terhormat," kata Yorrys.
Beberapa waktu lalu, hubungan Indonesia-Malaysia kembali memanas setelah aksi saling tangkap di perbatasan kedua negara bertetangga ini. Malaysia menahan tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara Indonesia menahan tujuh nelayan Malaysia yang diduga mengambil ikan di wilayah kedaulatan RI.
Kedua negara sudah saling membebaskan tahanan masing-masing, namun masalha ini tetap menuai aksi demontsrasi di kedua negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyatakan sikap atas insiden itu.
