VIVAnews - Pertengahan Januari 2011, sejumlah tokoh agama melansir bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono memerintah dengan penuh kebohongan. Mereka mencatat setidaknya sudah 18 kebohongan yang dilakukan. Bahkan daftar kebohongan itu dibacakan di depan SBY saat sejumlah tokoh agama itu diundang ke Istana. (Baca selengkapnya di sini).
Ada yang menilai pemerintah berdusta tapi banyak juga yang menilai bahwa pemerintahan ini sukses sebab banyak program mereka yang bagus dan berhasil.Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa banyak juga kebijakan pemerintah yang baik.
"Tidak tepat mengatakan penuh dusta, karena pasti ada juga yang baik," kata Ical saat ditanya wartawan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 21 Desember 2011. Ical menambahkan bahwa dalam perjalanannya, memang ada kebijakan pemerintah yang dinilai jelek. Namun ada pula kebijakan yang baik yang layak didukung.
Menurut Ical, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki yang kurang dan mendukung yang baik. Dia juga mengatakan, pemerintah saat ini dan yang akan datang jangan enggan meneruskan kebijakan baik meski lahirnya dari masa lalu.
"Kita jangan terjebak masa lalu. Kalau ada yang baik kita teruskan saja," ucapnya.
Beberapa waktu lalu, sejumlah tokoh mengeluarkan pernyataan mengenai 18 kebohongan pemerintahan SBY.
Sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Kebohongan lama yang dimaksud menyangkut angka kemiskinan, ketahanan pangan dan energi yang gagal total, anggaran pendidikan yang terus menurun, pemberantasan teroris yang belum maksimal, penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya, kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, sebanyak 120 ribu ton, dan tidak adanya renegosiasi kontrak dengan Freeport.
Sedangkan sembilan kebohongan baru pemerintah menyangkut: tidak adanya transparansi dalam menjalankan pemerintahan terkait mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu, kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan pemerintahan SBY dianggap angin lalu karena masih terjadi 33 kali penyerangan fisik yang mengatasnamakan agama.
Selain itu, tidak adanya kebebasan pers yang terlihat dari 66 kasus fisik dan non fisik yang dialami insan pers, kasus pelecehan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri, tidak adanya reaksi atas masalah kedaulatan NKRI saat tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap polisi Malaysia.
Kebohongan lainnya menyangkut penegakan hukum, kasus rekening gendut polisi, intimidasi terhadap antikorupsi dan kasus lawatan Gayus Tambunan ke sejumlah lokasi.
Laporan: Dian Widiyanarko