Politik

Budiman-PDIP: 189 Tewas Akibat Sengketa Tanah

Budiman menyatakan bahwa interupsi di tengah sidang paripurna ini sangat penting.

Senin, 9 Januari 2012, 12:26 WIB
Ismoko Widjaya, Nila Chrisna Yulika
Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko (Antara/ Ismar Patrizki)

VIVAnews - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengumpulkan data bahwa sejak diberlakukan Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sudah banyak korban berjatuhan. Hampir 200 orang tewas akibat konflik agraria.

"Hingga 2011, sejak Tap MPR itu diberlakukan sudah ada 189 petani yang tewas, dan ditembak dan dianiaya," kata Budiman Sudjatmiko dalam sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Senin 9 Januari 2012.

Menurut Budiman, dari angka itu termasuk kasus pada tahun 2011. Dari catatan Budiman, pada 2011 ada 11 orang tewas akibat sengketa tanah.
Dia menyampaikan hal itu lewat interupsi di sidang paripurna DPR RI. Interupsi itu, kata dia, sangat penting. Banyak korban tak berdosa jatuh akibat konflik agraria disebabkan tumpang tindihnya otoritas.

Budiman mengusulkan dalam masa sidang pertama ini, DPR segera membantuk Panitia Khusus. "DPR diharap bisa membentuk Pansus Konflik Agraria," ujar Budiman yang juga anggota Komisi II Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria ini.

Budiman mengaku sudah bertemu dengan para petani dan korban dalam kasus di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan, serta kasus bentrok antara demonstran dan polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Hasilnya mengejutkan, Budiman menemukan ada pola sama. Barang buktinya, selongsong peluru. "Saya kumpulkan bukti selongsong peluru. Ini standar Densus, standar kepolisian yang saya tidak temukan di medan perang tapi justru di perkebunan," kata Budiman.

---

Catatan redaksi: Ada koreksi jumlah korban. Pada artikel ini sebelumnya tertulis 289, Budiman Sudjatmiko meralat ke VIAVnews, dan mengatakan yang benar adalah 189. Terimakasih.



• VIVAnews   |   Share :  
Rating
Komentar
nesa_gan
11/01/2012
UU yang buat dan disahkan oleh DPR sebagai wakil rakyat, segala peraturan yang buat di DPR sebagai tempat aspirasi rakyat. Wakil rakyat dari periode awal sampai sekarang harus ikut bertanggung jawab
Balas   • Laporkan
apa kabar kasus mesuji ? kok tiba-tiba hilang dari peredaran ?
Balas   • Laporkan
noparjo
09/01/2012
Budiman jgn cari sensasi aja. Buktiin kalo lo bjuang utk RAKYAT...bukan nonjolin ide komunis pake bawa2 nama rakjat....
Balas   • Laporkan
anarko | 09/01/2012 | Laporkan
ide komunis? noparjo
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ