VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat berencana membentuk panitia khusus konflik agraria yang terjadi di Bima dan Mesuji. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri meminta pansus bertindak cepat. Sebab, konflik pertanahan yang terjadi di Bima dan Mesuji ini bisa menjadi persoalan besar.
Megawati lantas mempertanyakan apakah Undang-undang Pertanahan sudah ada. "Kalau sudah ada, lalu kenapa tidak diimplementasikan? Kalau sudah dimplementasikan berhenti dan tidak jalan, itu jadi ada masalah," kata Mega di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Selasa 10 Januari 2011.
Mega menambahkan, bahwa saat ini sudah ada UU tentang Tata Ruang, namun UU ini tidak digunakan untuk mengatur masalah perebutan seperti yang terjadi di Bima dan Mesuji. "Kenapa itu (UU Tata ruang) tidak dilakukan untuk dibuat peraturan-peraturan di bawah UU yang ada. Sangat mudah sekali," kata dia.
Mega menegaskan, bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan sehingga memang jumlah tanah di Indonesia lebih sedikit dibandingkan lautan. Sehingga Undang-undang Tata Ruang itu seharusnya digunakan untuk mengatur semuanya. "Sehingga di UU Tata ruang yang saya lihat ada pasal yang perlu penguatan," kata dia.
Mega mengatakan, seharusnya tanah yang dinilai masih produktif tidak boleh diganggu dengan adanya aktivitas pertambangan. Sementara tanah yang sudah tidak produktif bisa digunakan untuk aktivitas lain.
Selain itu, Mega mengatakan, pemerintah juga harus mempertimbangkan, tanah mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Serta mempertimbangkan masyarakat lebih membutuhkan tambang atau pangan.
"Ketika suatu daerah di atasnya daerah produktif untuk pangan di bawah ada emas, yang mana yang dipilih? Saya jelas, itu jangan diganggu gugat dulu, buat cadangan anak kita, pangannya saja dulu," kata dia.
Mega menambahkan, saat ini pemerintah banyak menggunakan tanah-tanah produktif untuk melakukan aktivitas lain selain bertanam, seperti yang terjadi di Karawang dan Bekasi. "Itu tanah produktif yang harusnya jadi lumbung pangan," kata dia.
Sementara, saat ini banyak terjadi protes yang dilakukan oleh warga karena lahan mereka banyak yang digunakan untuk pertambangan. "Kalau saya lihat mereka menjahit mulutnya, ini berarti mereka sampai pada satu tingkat frustasi, karena suara mereka tidak didengar. Solusinya itu apa? Hak mereka sekarang sedang digeser. Katanya suara rakyat suara Tuhan. Kalau begitu, tentunya harus ngomong," kata dia.
Mega menambahkan, pemerintah seharusnya segera menyelesaikan kasus ini, supaya tak terjadi lagi di daerah-daerah lain. "Eskalasinya itu bisa terjadi, karena mereka mau menanam di tanah mereka, tanah adat, ulayat, yang proporsional harus bagaimana?" kata dia. (umi)
siginting
24/01/2012
freak2010
16/01/2012
indr4
11/01/2012
commuter
11/01/2012
Ezzy Haryoto
11/01/2012
brotherhood87
10/01/2012
