VIVAnews - Badan Kehormatan DPR sudah mendalami proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan memeriksa konsultan, pengawas, dan pelaksana proyek. BK DPR pun memberikan rekomendasi untuk mengganti semua perlengkapan mewah.
"Menjadi produk dalam negeri yang berkualitas baik. Kalau kita lihat, kursi yang impor itu mahal sekali. Total saja Rp4 miliar. Paling tidak itu kursi (diganti)," kata Ketua BK DPR M Prakosa kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Selasa 24 Januari 2012.
"Kemudian kedua adalah LED besar itu, Rp1,3 miliar. Wall screen Rp1,88 miliar. Lalu, yang lainnya adalah karpet produk dari AS juga mahal. Kami minta ganti."
Dengan penggantian barang-barang mewah dan impor ke produk lokal itu, DPR bisa menekan biaya renovasi hingga miliaran rupiah. "Kalau kita lihat, perlengkapan nonstandar dari Rp20,3 miliar bisa menjadi Rp13,4 miliar. Kami akan bicara dengan Sekjen dan pelaksana proyek," tegasnya.
Siapa yang meminta alat mewah itu? "Itu sedang kami dalami. Memang kata konsultan begitu, dari mereka tapi katanya ada (permintaan) dari anggota dewan."
Adapun pejabat yang menyediakan permintaan peralatan mahal ini adalah pejabat pembuat komitmen sesuai kualifikasi. BK masih meneliti keterlibatan legislator dalam perencanaan dan spesifikasi renovasi ruangan ini. Apakah memang ada pelanggaran etik di sana. "Kami tetap menelusuri notulen rapat. Katanya ada pembicaraan konsultan dan anggota dewan. Nanti kami kroscek lagi."
Hari ini, BK DPR memeriksa tiga konsultan ruang baru Banggar DPR, yakni konsultan perencana (PT Gubah Laras), konsultan pengawas (PT Jagat Rona Semesta), dan pelaksana (PT Pembangunan Perumahan/PP).
Renovasi ini mencuat setelah Sekjen DPR Nining Indra Saleh menjelaskan renovasi ruang rapat Banggar yang hampir rampung, beberapa waktu lalu. Renovasi ini menelan biaya sampai Rp20 miliar.
Sejumlah anggota DPR pun menolak. Bahkan, satu anggota Banggar DPR asal PAN, Taslim, mengundurkan diri dari keanggotaan Banggar sebagai bentuk protes. (eh)
kickmania.com
24/01/2012
andhar
