VIVAnews - Wakil Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum, Aziz Syamsuddin, mengatakan bahwa kunjungan Muhammad Nasir sebagai anggota Komisi III DPR tidak menyalahi aturan. Nasir juga tidak menyalahi Undang-Undang. Komisi III bermitra dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.
"Hal yang biasa kok menurut saya itu. Jadi tak ada undang-undang yang dilanggar," kata Aziz usai inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat 10 Februari 2012.
Menurut Aziz, tiga institusi itu merupakan mitra Komisi III DPR. Aziz menekankan, Komisi III DPR, memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi mitra kerjanya kapan saja dan di mana saja.
"Semua mitra kerja Komisi III akan memberikan kartu akses khusus, yang sifatnya memang sudah saling disepakati. Dalam hal pengawasan itu tidak masalah, tidak mengenal hari. Kalau masalah isu yang menghangat itu kan rekan-rekan media yang membuatnya," kata politisi Golkar ini.
Komisi III menurut Aziz hanya melihat dari sisi substansi hukum dan politik. Aziz justru bertanya balik, mengapa kunjungan ini menjadi isu besar?
"Ini kan hal yang biasa. Bukan hal yang aneh. Kartu masuknya ya kartu anggota DPR. Jadi tidak ada yang khusus," ujar politisi yang akan maju sebagai calon gubernur DKI ini.
Pertemuan jelang tengah malam antara Nasir dan terdakwa kasus suap wisma atlet yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin di dalam Rutan Cipinang dipergoki Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
"Saat kami masuk ke ruang tertutup di sana ada Nazaruddin, Djufri Taufik, Arif Rahman, M Nasir, dan beberapa orang lain. Pertemuan itu sekitar jam 11 malam. Ini adalah pertemuan di luar aturan," kata Denny di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis 9 Februari 2012. (eh)
cutayu
11/02/2012
punyaku
11/02/2012
bung.prab
@Bung Prab
11/02/2012
branding
@Rony Salam Tunggal
10/02/2012
poeun
10/02/2012
komisitiga
| 10/02/2012
|
Laporkan
komisitiga
10/02/2012
