VIVAnews - DPR mempertanyakan keseriusan dan itikad pemerintah untuk menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) Keistimewaan DI Yogyakarta (DIY). Hal itu terindikasi dari sikap pemerintah yang bersikeras dengan opsi pemilihan gubernur bekas Ibukota Indonesia itu.
Penilaianya tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Panitian Kerja RUU Keistimewaan DI Yogyakarta, Ganjar Pranowo di Yogyakarta, Kamis, 23 Februari 2012. "Kalau memang pemerintah tidak bisa mengambil sikap, jalan terbaik untuk bisa mengerti perasaan masyarakat Yogyakarta, ya perpanjang terus saja,'' katanya.
Menurut Ganjar berlarutnya pembahasan RUU Keistimewaan DIY berakar dari sikap pemerintah yang masih belum mau menyelesaikan 5 tahun pertama setelah penetapan. Selain itu, kata dia, usulan penetapan jabatan Gubernur DIY melalui mekanisme fraksi di DPRD juga belum ditanggapi serius oleh pemerintah.
''Sampai sekarang saya tidak pernah mengerti argumentasi pemerintah untuk menunda-nunda. Inilah nantinya yang akan dipersepsikan publik bahwa memang pemerintah tidak ada kemauan untuk menyelesaikan," tandasnya.
Ketika disinggung mengenai alternatif penyelesaian melalui jalan referendum, Ganjar menganggap wacana tersebut terlalu jauh. Langkah itu dinilai bukan hanya untuk masyarakat Yogyakarta melainkan seluruh warga Indonesia.
"Terlalu jauh kalau bicara soal itu,'' ujar Ganjar. ''Ini hanya terlalu terinspirasi oleh pikiran-pikiran yang pernah terjadi di Timor-Timor,'' katanya.
Dalam waktu dekat, Ganjar berjanji akan mendorong fraksi-fraksi di DPR RI untuk menyampaikan pendapat dan posisi terakhir mereka. "Sehingga siapa yang berbelok, siapa yang kemudian mau menarik dukungan sejak awal, itu akan diketahui," ujarnya. (adi)
subadi.purboyuwono
22/03/2012
hendra_nugraha
22/03/2012
nebe.mamai
@Erik Estrada Poii
24/02/2012
projecti
24/02/2012
hanya_membaca
| 24/02/2012
|
Laporkan
ranisyahbudiman
24/02/2012
vivav77
24/02/2012
muchamad.malik
24/02/2012
daniel_tarigan
24/02/2012
muchamad.malik
| 24/02/2012
|
Laporkan
