Politik

PKS: Masuk Kabinet, Kompensasi PDIP Apa?

Apakah PDIP siap tak boleh beroposisi di parlemen?

Selasa, 25 Agustus 2009, 09:35 WIB
Arfi Bambani Amri
Presiden PKS Tifatul Sembiring diwawancara di kantornya (VIVAnews/ Suryanta Bakti Susila)

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan rumor masuknya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kabinet 2009-2014 yang disusun Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. PDIP yang tak berkeringat dalam Pemilihan Presiden untuk SBY, kok bisa diberi kursi?

"Jika PDIP diberi dua kursi, kompensasinya apa?" kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Selasa 25 Agustus 2009. "Apa yang bisa diberikannya pada SBY-Boediono?"

Apalagi, kata Tifatul yang terpilih masuk parlemen 2009-2014 itu, sikap PDIP belum bulat soal berkoalisi dengan pemenang Pemilu dan Pemilihan Presiden 2009 itu. "Mereka belum satu suara," kata Tifatul. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas setuju, sementara anak-anak buahnya masih ada yang belum setuju.

Sementara rencana memberi kursi untuk Partai Golongan Karya juga dipertanyakan. Menurut Tifatul, harus ada konsekuensi yang ditanggung Golkar jika masuk kabinet. "Misalnya tak boleh beroposisi di parlemen," kata Tifatul.

Secara pribadi, pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, itu menyarankan Golkar dan PDIP tetap berada di luar kabinet. Selain mengembangkan politik checks and balances, juga memberikan pelajaran politik. "Tapi itu terserah mereka," ujarnya.

Sebelumnya, informasi dari dalam Demokrat menyebut PDIP dan Golkar masing-masing diberi jatah dua kursi kabinet. Dua jatah itu diberikan pada profesional yang dekat dengan kedua partai tersebut.

PKS sendiri dikabarkan mendapat lebih dari dua kursi kabinet, sementara mitra koalisi yang masuk parlemen lainnya dibatasi dua kursi saja. PKS mendapat kursi kedua terbesar setelah Demokrat.



• VIVAnews   |   Share :  
Rating
Komentar
Tikus
27/08/2009
SBY tidak akan mengalami nasib yang sama seperti Gus Dur kalau beliau tegas menjadi pemimpin. Jangan terlalu terpaku sama urusan balas budi dan pamrih. Pilih sebanyak mungkin tokoh tokoh profesional yang tidak ada kaitannya dengan parpol. PKS juga penduku
Balas   • Laporkan
Dharma Kesuma
25/08/2009
Wajar P.Tifatul mempertanyakan hal itu karena track record kader PDIP kan sudah umum diketahui bangsa Indonesia, apalagi kalau kader PDIP yg bakal masuk kabinet itu adalah orang yang gagal masuk parlement sehingga cari kenderaan baru lagi agar tetap a
Balas   • Laporkan
Rahman
25/08/2009
Pemerintah yg terbaik adalah Pemerintah yg bersatu, sebaiknya jgn menilai dulu, lihat nanti apa yg mereka lakukan bukan siapa yg melakukan. Koreksi itu datang dari hati dan akal sehat setiap orang, yg terpenting setiap pemimpin bekerja terbaik sesuai nura
Balas   • Laporkan
Rahman
25/08/2009
Pemerintah yg terbaik adalah Pemerintah yg bersatu, sebaiknya jgn menilai dulu, lihat nanti apa yg mereka lakukan bukan siapa yg melakukan. Koreksi itu datang dari hati dan akal sehat setiap orang, yg terpenting setiap pemimpin bekerja terbaik sesuai nura
Balas   • Laporkan
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ