VIVAnews – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, akan mengumumkan sikap politik partai dalam empat atau lima hari ke depan. Sikap itu terkait dengan apakah partai ini menempuh jalan oposisi atau koalisi dengan pemerintah periode 2009-2014.
“Empat sampai lima hari ke depan akan ditentukan bagaimana sikap resmi PDI Perjuangan,” kata Pramono Anung, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 14 Oktober 2009.
Pramono melanjutkan bahwa penyampaian sikap partai kepada publik merupakan kewenangan Megawati dan hal itu sudah diatur oleh mekanisme organisasi.
Jika Megawati berhalangan, kata dia, maka akan dilimpahkan ke sekretaris jenderal. Kemudian jika sekretaris jenderal tidak bisa juga, maka Megawati menunjuk salah satu ketua partai.
“Hingga detik ini, sikap PDI Perjuangan masih menunggu lebih lanjut perkembangan yang ada (penyusunan kabinet),” katanya.
Pramono menekankan bahwa Megawati menghormati sistem presidensiil sehingga dia tidak ingin mengganggu proses yang sedang berlangsung sekarang.
Oleh karena itu, Pramono mengemukakan bahwa sikap resmi PDI Perjuangan menyangkut koalisi atau oposisi baru disampaikan pekan depan.
Pramono menambahkan siapapun kader PDI Perjuangan yang diajak bicara untuk membantu kabinet pemerintahan, dia harus tetap mengikuti mekanisme organisasi, yaitu terlebih dulu mendapat persetujuan dari Megawati.
“Tidak ada maju sendiri-sendiri,” katanya.
Pramono juga menepis anggapan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki budaya meminta jabatan dengan cara mengusulkan nama calon menteri.
“Kalaupun sekarang ada nama yang bereder dari kalangan PDI Perjuangan, itu bukan pengajuan dari PDIP,” kata dia. “Kami tidak pernah berikan daftar nama.”
Sikap PDI Perjuangan, katanya, sudah terumuskan dalam Rapat Kerja Nasional terakhir di Solo.
Seperti diketahui belakangan ini partai berlambang banteng moncong putih ini sepertinya tidak kompak dalam menyikapi soal koalisi atau oposisi.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas, membuka pintu lebar untuk beroposisi dengan pemerintah. Dia mengatakan jika kepala negara memberikan jatah kursi menteri, maka hal itu akan dia terima.
Pendapat yang lebih kritis diungkapkan Agnita Singadikane, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP tadi pagi.
Agnita mengungkapkan bahwa Megawati tidak setuju dengan keinginan elit partai untuk masuk dalam struktur kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Ini bukan tidak setuju saja, bukan pula pendapat pribadi Megawati, tapi amanah dari kader partai dalam Rapat Kerja Nasional partai yang terakhir (Solo),” kata Agnita.
Ditanya apa yang akan terjadi jika ada kader PDI Perjuangan tetap memilih bergabung dengan kabinet SBY-Boediono, Agnita memilih untuk berhati-hati menjawab masalah ini.
Dia menjelaskan jika Presiden SBY merekrut kader PDI Perjuangan karena memang kader ini profesional, maka hal itu akan diapresiasi. “Kami bangga karena berarti kami berhasil membuat kader menjadi profesional,” katanya.
Tetapi jika tujuan mengambil kader PDI Perjuangan itu ternyata hanya untuk memperkokoh kekuasaan atau kepentingan politik tertentu dari kader, maka kader partai ini akan diberi sanksi. “Untuk kadernya itu kami persilahkan keluar dari partai saja,” katanya.
