Politik
Kabinet Baru SBY

Akbar: Pengawasan Kinerja SBY-Boediono Turun

Alasan turunnya pengawasan itu dikarenakan banyaknya partai yang masuk dalam koalisi.

Selasa, 20 Oktober 2009, 01:07 WIB
Ismoko Widjaya, Eko Huda S
Akbar Tandjung (ANTARA/Ismar Patrizki)

VIVAnews - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menilai pengawasan dari partai politik terhadap pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono akan turun. Alasan turunnya pengawasan itu dikarenakan banyaknya partai yang masuk dalam koalisi pemerintah.

"Pengawasan dari parpol menurun, karena mereka punya kepentingan dengan orang-orang yang ada dalam kabinet," kata Akbar Tandjung usai menghadiri acara 'Silaturahim dan Halal Bihalal Forum Konstitusi' di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 19 Oktober 2009.

Menurut dia, dukungan dari berbagai partai politik akan mengalir buat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena, selain mengajak partai yang mengusungnya dalam pencalonan presiden, SBY juga merangkul partai yang tidak mengusungnya.

"Bagi parpol yang tidak mendukung di pencalonan tapi duduk di kabinet, harapannya mendapat dukungan di parlemen," kata mantan Ketua DPR ini.

Mantan Ketua Umum Golkar ini juga menekankan, dengan kondisi seperti ini, fungsi pengawasan sebaiknya bukan saja dari parlemen. Tapi, juga dari lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat.

"Peranan masyarakat akan sangat penting dalam mengawasi pemerintahan, termasuk mengawasi para menteri dari parpol," kata dia.

ismoko.widjaya@vivanews.com



• VIVAnews   |   Share :  
Rating
Komentar
tigor
20/10/2009
inilah tokoh aneh...dia orang parpol tp ngasih pendapat kayak orang independent...tak jelas!!!!!!!
Balas   • Laporkan
tarjo
20/10/2009
mestinya itu tugas golkar.ko malah skrg ikut2an.takut miskin y ga dpt proyek2.... ato lupa dibilang "m'krittik tp ybs dipemerintahan"
Balas   • Laporkan
tarjo
20/10/2009
setuja dg pernyataanya, tp..... napa golkar jg ikut gabung,... mestinya golkar jg berani dong jd oposisi mengawasi kinerja pemerintah, ato dh lupa ya klo dibilang "kerjanya m'kritik pdhl ada dlm pemerintahan"
Balas   • Laporkan
rudy
20/10/2009
Kalo gk pada merger ke pemenang, nanti pada miskin. kan orang indonesia paling binbung kalo pada jatuh miskin. mang pak akbar sendiri nggak ikut nimbrung pemerintah?
Balas   • Laporkan
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ